This Author published in this journals
All Journal Biram Samtani Sains
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peran Aktor Dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang Hana Amany Viadi
Biram Samtani Sains Vol 10 No 1 (2026): Periode Januari - Agustus
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/d39whz70

Abstract

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang. Meskipun pemerintah telah melaksanakan Program RTLH untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan antara jumlah usulan dan realisasi bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, serta minimnya keterlibatan aktor non-pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor dalam implementasi Program RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kecamatan, kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), RT/RW, masyarakat penerima dan pengusul bantuan, serta akademisi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan, koordinasi, pendampingan, pelaksanaan, dan percepatan program. Program RTLH memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, tingginya jumlah usulan dibandingkan realisasi bantuan, serta pengaruh kepentingan tertentu dalam penentuan prioritas penerima manfaat. Diperlukan penguatan transparansi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktor non-pemerintah agar program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.