<![CDATA[Changes to the national curriculum in Indonesia often present unique challenges for educational institutions, particularly during the transition from the Kurikulum 2013 to the Kurikulum Merdeka. The main issues that arise are unprepared human resources, limited facilities, and unequal understanding of the new curriculum. This study aims to provide an overview of schools' approaches to designing and implementing the established curriculum. The study was conducted at SMA Kartika XIX-2, Bandung City, using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with the vice principal in charge of the curriculum. The results indicate that grades 10 and 11 have implemented the Kurikulum Merdeka, while grade 12 still uses the Kurikulum 2013 due to internal school limitations. Obstacles faced include limited teacher training, limited expertise, and constraints on facilities and funding. Evaluation of the Kurikulum Merdeka remains limited because there are no graduates at that level who can provide a comprehensive overview. These findings emphasize the importance of a flexible transition approach and contextual policy support to ensure that curriculum implementation is not only formal but also substantive and sustainable. Abstrak Perubahan kurikulum nasional di Indonesia sering kali menghadirkan tantangan tersendiri bagi satuan pendidikan, terutama selama masa transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Masalah utama yang muncul adalah ketidaksiapan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, dan belum meratanya pemahaman terhadap kurikulum baru. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sekolah dalam merancang dan menerapkan kurikulum yang ditetapkan. Studi dilakukan di SMA Kartika XIX-2 Kota Bandung dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Hasilnya menunjukkan bahwa kelas X dan XI telah menerapkan Kurikulum Merdeka, sementara kelas XII masih menggunakan Kurikulum 2013 sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan internal sekolah. Hambatan yang dihadapi mencakup minimnya pelatihan bagi guru, keterbatasan tenaga ahli, serta kendala terkait fasilitas dan dana. Evaluasi Kurikulum Merdeka masih terbatas karena belum ada lulusan dari jenjang tersebut yang dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan transisi yang fleksibel dan dukungan kebijakan yang kontekstual agar implementasi kurikulum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan. Kata Kunci: kebijakan pendidikan; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka; transisi kurikulum]]>
