<![CDATA[This study examines the formulation of criminal law policy regarding child sexual abuse in Indonesia by analyzing the normative disharmony between the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes. Employing normative legal research with statute, conceptual, and comparative approaches, this study evaluates the inconsistencies in the scope of offenses, sentencing orientation, and protection of victims’ rights. The findings demonstrate that the Child Protection Law predominantly emphasizes punitive sanctions and limits sexual abuse to physical acts, whereas the Law on Sexual Violence Crimes adopts a broader victim-oriented framework encompassing non-physical and digital sexual abuse, restitution, rehabilitation, and legal assistance. Such regulatory inconsistency creates legal uncertainty and weakens comprehensive protection for child victims. The study further argues that restorative justice should not replace formal criminal proceedings in cases of child sexual abuse but may function only as a complementary mechanism to support victim recovery under strict safeguards. The novelty of this research lies in its integrative and systematic analysis that simultaneously links criminal law formulation, harmonization of statutory regulations, and conceptual limitations of restorative justice in child sexual abuse cases. This article contributes theoretically by proposing a harmonized criminal law policy model centered on legal certainty, victim recovery, and the best interests of the child, while normatively offering recommendations for a more responsive and justice-oriented reform of Indonesia’s criminal justice system. Penelitian ini mengkaji formulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak di Indonesia melalui analisis disharmonisasi norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengevaluasi ketidaksinkronan ruang lingkup delik, orientasi pemidanaan, dan perlindungan hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dan membatasi delik pada bentuk fisik, sedangkan Undang-Undang TPKS mengatur secara lebih luas, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan berbasis digital serta menjamin hak restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum bagi korban. Ketidakharmonisan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan komprehensif terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini juga menegaskan bahwa restorative justice tidak dapat dijadikan pengganti proses pidana formal dalam perkara pelecehan seksual anak, melainkan hanya dapat diterapkan secara terbatas untuk mendukung pemulihan korban dengan pengawasan yang ketat. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dan sistematis yang menghubungkan formulasi hukum pidana, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan batas konseptual restorative justice dalam perkara pelecehan seksual anak. Kontribusi penelitian ini berupa model harmonisasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada kepastian hukum, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan di Indonesia.]]>
