<![CDATA[This study aims to formulate a legal reconstruction of abortion services for vulnerable groups from the perspective of reproductive health rights in Indonesia. Existing abortion regulations (Law No. 17/2023, Government Regulation No. 28/2024, and Ministry of Health Regulation No. 2/2025) continue to face normative and implementation gaps due to rigid bureaucratic procedures, criminal law ambiguities, social stigma, and legal uncertainty for medical personnel. Utilizing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this paper analyzes regulatory disharmonies and barriers to healthcare accessibility. The findings reveal the urgency of normative reconstruction through the reformulation of Articles 117 and 118 of Government Regulation No. 28/2024, encompassing simplified evidence mechanisms based on medical-psychological assessments, gestational age discretion, legal protection for medical personnel, and an integrated victim-centered service system with affirmative action. The novelty of this study lies in an integrative reconstruction model combining human rights approaches, Philipus M. Hadjon's legal protection theory, Gustav Radbruch's legal purpose theory, and affirmative action policies. Theoretically and practically, this study contributes significantly to advancing health law doctrines and providing a strategic policy framework for regulatory harmonization to achieve legal certainty, substantive justice, and inclusive fulfillment of reproductive health rights for vulnerable groups. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi hukum pelayanan aborsi bagi kelompok rentan dalam perspektif hak kesehatan reproduksi di Indonesia. Pengaturan aborsi yang berlaku (UU No. 17/2023, PP No. 28/2024, dan Permenkes No. 2/2025) masih menghadapi kesenjangan normatif dan implementatif akibat prosedur birokratis yang ketat, kerancuan pidana, stigma sosial, dan minimnya kepastian hukum bagi tenaga medis. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menganalisis disharmoni regulasi serta hambatan aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi normatif melalui reformulasi Pasal 117 dan Pasal 118 PP No. 28/2024 yang mencakup penyederhanaan mekanisme pembuktian berbasis asesmen medis-psikologis, diskresi usia kehamilan, perlindungan hukum bagi tenaga medis, serta pembentukan sistem pelayanan terpadu berbasis korban dan aksi afirmatif. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada formulasi model rekonstruksi yang secara integratif memadukan pendekatan hak asasi manusia, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dan kebijakan afirmatif. Secara teoretis dan praktis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengayaan doktrin hukum kesehatan serta menyediakan acuan kebijakan strategis untuk harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi kelompok rentan secara inklusif.]]>
