<![CDATA[Luasnya batas laut dan ruang udara Indonesia memerlukan sistem tata kelola terintegrasi yang mampu mengukur kinerja pengelolaan kedaulatan secara lintas lembaga. Penelitian ini bertujuan merumuskan Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara aspek Laut dan Udara (IPBWN-LU) serta menentukan jalur kebijakan yang paling layak untuk pelembagaannya dalam Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan yang memadukan analisis kesenjangan, penyusunan kerangka indeks komposit, dan evaluasi terhadap tiga alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan kritis berupa belum tersedianya instrumen pengukuran kinerja terintegrasi, standardisasi pelaporan antarlembaga, baseline nasional, dan dukungan data yang sepenuhnya terpadu. IPBWN-LU yang diusulkan mencakup kondisi batas teritorial, sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluar, sarana pendukung pertahanan dan keamanan, serta data lintas lembaga sebagai komponen terukur. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa integrasi IPBWN-LU ke dalam revisi tengah periode Renstra BNPP 2025–2029 memperoleh skor tertinggi, yaitu 28 dari 30, melampaui opsi Peraturan BNPP dan optimalisasi pelaporan yang telah ada. Penelitian menyimpulkan bahwa pelembagaan IPBWN-LU melalui strategi regulasi bertahap dan integrasi data dapat memperkuat akuntabilitas, koordinasi, serta tata kelola kedaulatan berbasis bukti secara berkelanjutan sekaligus memungkinkan evaluasi kinerja nasional yang periodik, terbandingkan, transparan, dan responsif terhadap perubahan strategis.]]>
