<![CDATA[Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang relatif rendah dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas pajak daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024. Populasi penelitian terdiri atas seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sampel ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh 33 kabupaten/kota yang terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, efektivitas pajak daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja modal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan efektivitas pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan pengaruh secara individual. Namun, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berperan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.]]>
