Mohamad Lukmanul Hakim
STAI Luqman Al Hakim Surabaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN RISIKO DALAM AKAD MUDHARABAH: PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH KLASIK DAN FATWA DSN-MUI Mohamad Lukmanul Hakim
Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Maret
Publisher : el Hakim Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61088/dinar.v9i2.906

Abstract

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha yang mempertemukan pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan karakter utama berupa pembagian keuntungan dan penanggungan risiko berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif konsep pembagian keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah menurut fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kesinambungan keduanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan doktrinal melalui library research. Bahan hukum dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis komparatif dengan fokus pada modal, nisbah, keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab mudharib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan yang kuat antara fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI. Dalam kedua konstruksi tersebut, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati dan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tertentu yang menjamin keuntungan salah satu pihak. Kerugian usaha yang terjadi secara normal pada dasarnya menjadi risiko shahib al-mal, sedangkan mudharib tidak menanggung kerugian modal selama menjalankan amanah sesuai akad. Namun, mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian disebabkan oleh ta'addi, taqshir, atau mukhalafat al-syuruth. Perbedaan utama terletak pada formulasi Fatwa DSN-MUI yang lebih operasional, khususnya mengenai kejelasan nisbah, larangan persentase berbasis modal, perubahan nisbah, dan multinisbah. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI merupakan bentuk pengembangan dan operasionalisasi prinsip fikih klasik dalam konteks ekonomi syariah kontemporer.