<![CDATA[Kelurahan Kalibaru menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi yang kompleks yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kualitas permukiman yang buruk, kualitas dan keterjangkauan air serta akses sanitasi dan sistem pengolahan sampah yang tidak memadai. Masalah tersebut dapat menimbulkan risiko banjir dan genangan, potensi kebakaran, hingga masalah kesehatan. Melalui penelitian ini, penulis mengidentifikasi backlog perumahan di Kelurahan Kalibaru dan potensi pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan kondisi kelayakan rumah dan kondisi lingkungan di Kelurahan Kalibaru. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari hasil penelitian perumahaan by name by address yang dikumpulkan oleh dinas terkait. Metode deskriptif kuantitatif digunakan pada penelitian ini dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dilakukan pendekatan kebijakan program DPRKP Provinsi DKI Jakarta dan kebijakan pemerintah pusat untuk penentuan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tingkat kesenjangan dapat terlihat dari jumlah backlog kepenghunian sebanyak 2.614 KK dan backlog kepemilikan sebanyak 2.203 KK. Potensi pengembangan rumah tidak layak huni berdasarkan segmentasi ketahanan konstruksi dan luas perkapita < 9 m2 dapat dilakukan penanganan melalui Program pemugaran, peremajaan berupa kampung deret dan kampung susun, konsolidasi tanah vertikal, dan rusunami. Penanganan berdasarkan segmentasi air minum dapat dilakukan melalui perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum. Pada segmentasi akses sanitasi, penanganan dapat dilakukan penyediaan fasilitas MCK komunal dan Sistem Pengolahan Air Limbang (SPAL). Potensi pengembangan berdasarkan segmentasi lingkungan sendiri dapat dilakukan perbaikan perbaikan jalan dan drainase dengan titik lokasi yang telah dipetakan.]]>
