<![CDATA[Abstrak Pengelolaan dokumen peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari administrasi hukum yang berfungsi menjamin ketersediaan dan validitas informasi hukum. Dalam praktiknya, pengelolaan dokumen hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain fragmentasi tata kelola, perbedaan standar pengelolaan dokumen, ketidakjelasan sumber resmi (official source), serta belum terintegrasinya mekanisme pemutakhiran status hukum peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan problematika tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan serta merumuskan model rekonstruksi yang mampu menjamin validitas dan integrasi data hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengundangan, penyebarluasan, dan dokumentasi hukum masih tersebar dalam berbagai rezim hukum sehingga belum membentuk sistem tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi melalui pembentukan Standar Nasional Dokumen Peraturan Perundang-undangan dan penguatan JDIHN menuju Sistem Satu Data Hukum Nasional berbasis single source of truth. Model tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan dokumen hukum yang valid, terintegrasi, dan mendukung kepastian hukum. Kata Kunci: tata kelola dokumen hukum; JDIHN; peraturan perundang-undangan; satu data hukum nasional; administrasi hukum. Abstract The governance of statutory documents constitutes an essential component of legal administration aimed at ensuring the availability and validity of legal information. In practice, the management of legal documents within the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) faces several challenges, including fragmented governance, inconsistent document management standards, the absence of a clearly defined official source, and the lack of an integrated mechanism for updating the legal status of statutory regulations. This study aims to analyze the regulatory framework and governance challenges of statutory documents and to formulate a reconstruction model capable of ensuring the validity and integration of national legal data. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that regulations concerning promulgation, dissemination, and legal documentation remain dispersed across different regulatory regimes and have not yet formed an integrated governance framework. Therefore, this article proposes the establishment of a National Legal Document Standard and the strengthening of JDIHN towards a National Legal Single Data System based on the principle of a single source of truth. This model is expected to ensure valid, integrated, and reliable legal document governance while enhancing legal certainty.]]>
