<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kesesuaian prosedur penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007. Fokus kajian diarahkan pada Putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 07/ARBITRASE/BPSK.IM/VIII/2024 yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ditelaah bersama bahan hukum sekunder melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang ditempuh BPSK Kabupaten Indramayu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut meliputi penggunaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang telah dicabut, penerapan arbitrase tanpa terlebih dahulu menempuh konsiliasi dan mediasi, ketiadaan persetujuan arbitrase tertulis, penunjukan arbiter tanpa partisipasi para pihak, serta pemanggilan yang tidak memberikan kesempatan efektif kepada pelaku usaha untuk didengar. Rangkaian pelanggaran itu bersifat material karena menyentuh dasar kewenangan, legitimasi majelis, dan asas audi et alteram partem, sehingga putusan BPSK tidak dapat dipertahankan melalui pemeriksaan keberatan dan kasasi.]]>
