<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang mendigitalisasi pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Aplikasi E-Layanan PBB, sebagai respons atas kendala pelayanan konvensional seperti antrean panjang dan keterbatasan waktu layanan yang berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian bertujuan mengetahui implementasi, faktor penghambat, serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan aplikasi tersebut. Kajian teoritis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri atas pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan perangkat desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi E-Layanan PBB secara umum dapat dikatakan belum baik, hal tersebut ditunjukan dimana dimensi disposisi berada pada kategori baik, sementara dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sosialisasi, jumlah operator, serta sarana pendukung. Kemudian adanya faktor penghambat yang ditemukan meliputi belum optimalnya sosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakseimbangan beban kerja akibat terbatasnya jumlah operator. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui pelatihan, penyediaan pedoman, koordinasi, evaluasi, peningkatan fasilitas, dan penguatan pembagian tugas.]]>
