<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi ruang dalam pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan rumah subsidi di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji proses perubahan pemanfaatan ruang, peran para aktor, serta bentuk kolaborasi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah subsidi di Kecamatan Marusu telah mendorong transformasi ruang melalui perubahan fungsi lahan dan perkembangan kawasan permukiman yang semakin terintegrasi dengan aktivitas ekonomi dan infrastruktur wilayah. Dalam proses tersebut, pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, kebijakan, perizinan, serta dukungan subsidi dan infrastruktur, sedangkan pihak swasta berperan dalam penyediaan lahan, pembangunan perumahan, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Masyarakat berfungsi sebagai penerima manfaat sekaligus memiliki peran dalam mengawasi kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta menunjukkan bahwa transformasi ruang tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik wilayah, tetapi juga mencerminkan proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam pengembangan kawasan permukiman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan agar pembangunan rumah subsidi dapat berlangsung secara berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tata ruang wilayah.This study aims to analyze spatial transformation resulting from public-private collaboration in the development of subsidized housing in Marusu District, Maros Regency. A qualitative approach was employed to examine the process of changing land use, the roles of various actors, and the nature of the collaboration involved in providing housing for low-income communities. The findings indicate that subsidized housing development in Marusu District has driven spatial transformation through changes in land use and the evolution of the area into a zone increasingly integrated with regional economic activities and infrastructure. In this process, the government is responsible for providing regulations, policies, and permits, as well as subsidy and infrastructure support, while the private sector handles land provision, housing construction, and the development of supporting infrastructure. The community acts as beneficiaries and plays a role in monitoring the quality and sustainability of the development. The public-private collaboration demonstrates that spatial transformation involves not only physical changes to the area but also reflects social, economic, and institutional processes within the development. Therefore, strengthened coordination among stakeholders is essential to ensure that subsidized housing development proceeds in a manner that is sustainable, inclusive, and aligned with both community needs and regional spatial planning.]]>
