Sitty Nur Ardilla Haluti
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

“Beyond Technology”: : Kesiapan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Gorontalo Ruth Roselin Erniwaty Nainggolan; Sitty Nur Ardilla Haluti; Jona Bungaran Basuki Sinaga; Wa Aulia La Umar
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v8i1.6405

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesiapan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Gorontalo dalam menerapkan E-Government. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa implementasi E-Government tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi informasi, melainkan juga oleh kesiapan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, regulasi, serta budaya kerja birokrasi. Dengan menggunakan kerangka Indrajit (2016), penelitian menganalisis enam dimensi kesiapan E-Government, yaitu infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, perangkat hukum, serta perubahan paradigma. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposif, observasi, studi dokumentasi, dan teknik skoring sebagai alat bantu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi, konektivitas dan penggunaan teknologi informasi, ketersediaan anggaran, serta perangkat hukum berada pada kategori sangat siap, sedangkan kesiapan sumber daya manusia dan perubahan paradigma berada pada kategori cukup siap. Temuan ini mengonfirmasi dan memperluas studi terdahulu mengenai pentingnya keselarasan antara kesiapan teknologi dan kesiapan organisasi dengan menunjukkan pola ketidakseimbangan kesiapan pada konteks pemerintah daerah. Implikasinya, penguatan kapasitas SDM dan transformasi budaya kerja perlu diprioritaskan agar investasi teknologi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.