<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan, untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengkaji kebijakan pemerintah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan melalui penyediaan landasan regulasi, penyelenggaraan Musrenbang secara partisipatif, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat didukung oleh adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah, keterbukaan informasi, peran aktif kelembagaan masyarakat, dan kesadaran masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Musrenbang, keterbatasan anggaran, rendahnya realisasi usulan, dominasi kelompok tertentu dalam musyawarah, serta belum optimalnya sosialisasi dan penyebaran informasi.]]>
