<![CDATA[Perkembangan ekonomi digital memberikan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas pasar dan meningkatkan akses terhadap konsumen. Namun, ketergantungan UMKM terhadap platform digital juga menimbulkan risiko terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti penguasaan pasar, diskriminasi, self-preferencing, dan predatory pricing. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat pada ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 25, serta peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum persaingan usaha dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap UMKM dari tindakan penguasaan pasar, praktik jual rugi, diskriminasi, dan penyalahgunaan posisi dominan. Namun, karakteristik ekonomi digital berupa penguasaan data, algoritma, network effects, dan dominasi platform menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum persaingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh KPPU serta penyesuaian regulasi agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis digital dan menjamin kesempatan bersaing yang adil bagi UMKM.]]>
