<![CDATA[Purpose: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas kemandirian fiskal dan ketergantungan transfer pada provinsi kepulauan di Indonesia pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) selama periode 2023-2025. Research Methodology: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Objek penelitian terdiri atas delapan provinsi kepulauan di Indonesia, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahun 2023-2025 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan transfer serta menggunakan koefisien variasi untuk melihat tingkat disparitas antarprovinsi. Results: Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas kemandirian fiskal dan ketergantungan transfer antarprovinsi kepulauan. Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau memiliki rata-rata kemandirian fiskal tertinggi, masing-masing sebesar 89,29% dan 87,87%, sedangkan Maluku memiliki tingkat kemandirian fiskal terendah sebesar 27,73%. Dari sisi ketergantungan transfer, Maluku dan Maluku Utara memiliki tingkat ketergantungan tertinggi dengan rata-rata masing-masing sebesar 78,26% dan 70,33%, sedangkan Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau memiliki tingkat ketergantungan yang relatif lebih rendah, yaitu masing-masing sebesar 52,23% dan 53,30%. Koefisien variasi kemandirian fiskal meningkat dari 37,97% pada tahun 2023 menjadi 43,95% pada tahun 2024 dan menurun menjadi 31,80% pada tahun 2025. Sementara itu, koefisien variasi ketergantungan transfer menurun dari 14,16% pada tahun 2023 menjadi 12,25% pada tahun 2025. Conclusions: Penelitian menyimpulkan bahwa disparitas kemampuan fiskal antarprovinsi kepulauan masih cukup besar setelah implementasi UU HKPD. Meskipun terdapat kecenderungan penurunan disparitas pada tahun 2025, sebagian provinsi masih memiliki kemandirian fiskal yang rendah dan ketergantungan transfer yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah masih diperlukan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antarwilayah. Limitations: Penelitian ini terbatas pada delapan provinsi kepulauan dan periode pengamatan 2023-2025 sehingga belum dapat menggambarkan dampak implementasi UU HKPD dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian hanya menggunakan indikator kemandirian fiskal dan ketergantungan transfer sehingga belum memasukkan faktor ekonomi, sosial, geografis, dan kebijakan fiskal lainnya yang dapat memengaruhi disparitas fiskal antarwilayah. Contributions: Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian keuangan daerah dan desentralisasi fiskal dengan memberikan gambaran mengenai disparitas kemandirian fiskal dan ketergantungan transfer pada provinsi kepulauan di Indonesia pada periode awal pasca implementasi UU HKPD. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi potensi ekonomi daerah, serta perbaikan kebijakan transfer sebagai instrumen pemerataan kapasitas fiskal antarwilayah.]]>
