<![CDATA[Perkembangan teknologi telah mengubah pola transaksi jual beli dari sistem konvensional di pasar menjadi transaksi digital melalui e-commerce. Kemudahan yang ditawarkan e-commerce memberikan manfaat bagi penjual dalam memperluas jangkauan pasar dan bagi konsumen dalam memperoleh produk yang lebih variatif dengan harga yang kompetitif. Salah satu produk yang paling banyak diminati adalah produk kecantikan (skincare). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan serius berupa maraknya peredaran skincare palsu yang menimbulkan kerugian material maupun gangguan kesehatan bagi konsumen. Fenomena ini diperparah oleh sulitnya konsumen membedakan produk asli dan palsu, serta praktik manipulasi ulasan dan testimoni oleh oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diakomodasi melalui mekanisme ganti rugi perdata (refund atau biaya medis), sanksi pidana terhadap penyebaran informasi menyesatkan, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi (BPSK). Meskipun instrumen hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan besar akibat sifat regulasi yang reaktif, lemahnya pengawasan serta sistem verifikasi identitas penjual oleh platform e-commerce, dan rendahnya literasi digital konsumen dalam memverifikasi legalitas produk BPOM]]>
