<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan permohonan pemberitahuan unjuk rasa di Polres Subang melalui pendekatan model SERVQUAL. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum optimalnya penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tahapan serta prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Kondisi ini menyebabkan layanan permohonan pemberitahuan unjuk rasa belum dapat berjalan secara optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan teknik triangulasi data. Pengukuran kualitas layanan menggunakan lima dimensi SERVQUAL yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas layanan permohonan pemberitahuan unjuk rasa di Polres Subang berada pada kategori cukup memuaskan. Dimensi tangible mencerminkan sarana fisik yang memadai meski belum tersedia ruangan khusus konsultasi; dimensi reliability menunjukkan kecermatan dan konsistensi petugas; dimensi responsiveness memperlihatkan daya tanggap yang baik; dimensi assurance mencerminkan layanan yang gratis dan berdasarkan SOP; serta dimensi empathy menunjukkan sikap pengayoman yang humanis. Faktor penghambat utama adalah kurangnya sosialisasi prosedur dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan Sat Intelkam Polres Subang mencakup edukasi tatap muka dan pemanfaatan media sosial secara aktif. Kata Kunci: Kualitas Layanan, Pemberitahuan Unjuk Rasa Abstract This study aims to analyze the service quality of protest notification applications at Subang Police Resort (Polres Subang) using the SERVQUAL model approach. The main problem underlying this research is the lack of optimal delivery of information and public education regarding the procedural stages required for conducting public demonstrations. This condition has resulted in suboptimal service in processing protest notification requests. The study employed a qualitative descriptive method, with the researcher acting as the key instrument in data collection through observation, in-depth interviews, and documentation using data triangulation techniques. Service quality was measured using five SERVQUAL dimensions: tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The findings indicate that the overall service quality for protest notification applications at Polres Subang falls within the satisfactory category. The tangible dimension reflects adequate physical facilities, though a dedicated consultation room is not yet available; the reliability dimension demonstrates officer accuracy and consistency; the responsiveness dimension shows good responsiveness; the assurance dimension reflects free-of-charge and SOP-based services; and the empathy dimension reflects a humanistic and protective approach. The main inhibiting factors include insufficient socialization of procedures and low public legal awareness. Efforts undertaken by the Sat Intelkam unit of Polres Subang include direct educational outreach and active use of social media platforms. Keywords: Service Quality, Protest Notification.]]>
