Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Binamulia Hukum
Syaddan Dintara Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Pemerintah atas Tumpahan Minyak di Perairan Bintan Berdasarkan Perpres 109 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Dusturiyah Syahdan Ivander Bayu; Syaddan Dintara Lubis
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1545

Abstract

Pencemaran laut akibat tumpahan minyak merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak pada kelestarian ekosistem laut, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, dan sektor pariwisata. Perairan Pulau Bintan yang berada pada jalur pelayaran internasional memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian tumpahan minyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan Siyasah Dusturiyah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak, mengidentifikasi kendala dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang meliputi amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan, hukum tata negara, dan hukum tata negara Islam, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan keadaan darurat akibat tumpahan minyak di laut.
The Impact of Parliamentary Threshold on Non-Parliamentary Parties in the 2024 General Election from the Perspective of Fiqh Siyasah Rinaldi Gunawan; Syaddan Dintara Lubis
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1537

Abstract

This study examines the impact of the parliamentary threshold on non-parliamentary parties in the 2024 General Election through the lens of fiqh siyasah, an Islamic legal perspective on politics and governance. The study explores how the threshold policy affects the political participation, electoral strategy, and sustainability of non-parliamentary parties in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with political figures, content analysis of policy documents, and direct observations of campaign activities. The findings reveal that the parliamentary threshold poses significant challenges for non-parliamentary parties, limiting their representation and political influence. However, from the perspective of fiqh siyasah, these parties adopt strategic measures such as coalition-building, grassroots mobilization, and issue-based campaigns to remain politically relevant. The study concludes that the parliamentary threshold, while intended to stabilize governance, also raises concerns regarding political inclusivity and representation. In the framework of fiqh siyasah, an equitable political system should ensure fair opportunities for all political entities to contribute to democratic governance and public welfare
Co-Authors Rinaldi Gunawan Syahdan Ivander Bayu