<![CDATA[Korupsi merupakan ancaman sistemik dan kronis bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia, sebagaimana tecermin dalam stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berada pada skor 34. Tantangan terbesar penegakan hukum terletak pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat rumitnya pelacakan aset, taktik pelarian pelaku, hingga kendala gugurnya tuntutan pidana akibat kematian tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori keadilan korektif Aristoteles terhadap urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keadilan korektif Aristoteles sangat relevan sebagai landasan moral dan hukum RUU Perampasan Aset. Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu dengan cara merampas keuntungan tidak sah dari pelaku dan mengembalikannya kepada korban (negara). Melalui mekanisme perampasan aset in rem (perampasan sipil/tanpa pemidanaan) yang diadopsi RUU ini, negara dapat melakukan pemulihan kerugian secara optimal tanpa bergantung pada kehadiran fisik pelaku seperti pada kasus pelarian Adelin Lis, ataupun status hukum pidana yang gugur demi hukum akibat kematian Lukas Enembe. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak yang proporsional, melainkan juga instrumen preventif yang memberikan efek jera terhadap kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia]]>
