<![CDATA[Kebijakan administratif di tingkat daerah sering kali tidak lahir sebagai instrument teknokratis yang netral, melainkan menjadi arena tawar menawar kepentingan para elite penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap pembentukan produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD di Provinsi Kalimantan Timur, mengeksplorasi relasi kekuasaan aktor birokrasi, serta mengkaji respons sosial terhadap kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai elitis. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, data primer dikumpulkan melalui observasi respon publik dan pernyataan pejabat, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen APBD, regulasi, serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta mencerminkan karakteristik konfigurasi politik otoriter, di mana legalitas administratif digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang tidak rasional dan kurang berpihak pada kebutuhan publik. Hal ini memicu pergolakan berupa demonstrasi ribuan mahasiswa dan warga sipil akibat dinilai sebagai bentuk pemborosan di tengah perlambatan pembangunan daerah. Namun, tekanan publik yang massif bersama dengan pengawasan KPK akhirnya berhasil mendorong pembatalan pengadaan mobil dinas mewah tersebut. Fenomena ini menegaskan bahwa kontrol sosial dan media digital memiliki peran vital sebagai penyeimbang guna membatasi dominasi kekuasaan eksekutif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi pengawasan oleh pemerintah pusat, pengaruh partisipasi publik yang inklusif, serta transformasi konfigurasi politik daerah demi mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kesejahteraan masyarakat.]]>
