Kus Indarto
Mulawarman University, Samarinda Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Pertukaran Mahasiswa di Universitas Mulawarnan Isai Julianto Mangele; Kus Indarto; Hariati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3848

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Mulawarman serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Mulawarman telah berjalan secara institusional dan administratif, namun belum sepenuhnya optimal pada aspek teknis operasional. Dari sisi komunikasi, penyampaian kebijakan dari pemerintah pusat ke tingkat universitas dan fakultas telah dilakukan melalui pedoman resmi, rapat koordinasi, dan pembentukan tim MBKM, meskipun masih ditemukan dinamika dalam kejelasan dan konsistensi informasi terutama terkait mekanisme konversi mata kuliah. Pada aspek sumber daya, dukungan struktural dan pembiayaan dari pemerintah telah tersedia, tetapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta integrasi sistem akademik yang belum optimal masih mempengaruhi efisiensi pelaksanaan program. Dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan pada umumnya menunjukkan sikap mendukung terhadap implementasi PMM meskipun masih terdapat kehati-hatian akademik dalam proses penyesuaian kurikulum dan pengakuan capaian pembelajaran. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan dan prosedur pelaksanaan telah ditetapkan secara formal, namun proses verifikasi administratif yang berlapis menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya efisien.