<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia. Pemanfaatan e-Court, e-Litigation, sistem informasi hukum, pengelolaan dokumen elektronik, serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja profesi hukum. Namun, transformasi tersebut juga menimbulkan persoalan terkait profesionalitas, etika, keamanan informasi, pelindungan data pribadi, akurasi informasi, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia serta menganalisis implikasinya terhadap efektivitas, produktivitas, dan profesionalitas profesi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam transformasi pelaksanaan profesi hukum, terutama dalam mendukung administrasi perkara, pengelolaan dokumen, akses terhadap informasi hukum, dan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat repetitif. Pemanfaatan teknologi berpotensi meningkatkan efektivitas dan produktivitas, tetapi harus diimbangi dengan penguatan kompetensi digital, keamanan sistem, pelindungan data, etika profesi, serta pengawasan manusia terhadap penggunaan teknologi, khususnya AI. Dengan demikian, digitalisasi profesi hukum perlu diarahkan sebagai instrumen pendukung profesional hukum tanpa menghilangkan independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepastian hukum.]]>
