Muhammad Rafi Juliansyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

BUDAYA BIROKRASI DI KELURAHAN CIPONDOH, KOTA TANGERANG Kayla Lu’athusobah; Muhammad Rafi Juliansyah; Mutiara Salsabila
Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen dan Akuntansi Modern Vol. 1 No. 3 (2026): September: Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen dan Akuntansi Modern
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/mekar.v1i3.343

Abstract

Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga, memegang peranan krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Namun, sistem administrasi di desa kerap terhambat oleh pola kerja yang masih kaku, kebiasaan memanfaatkan koneksi pribadi, serta keengganan berubah. Studi ini berupaya menelusuri pola administrasi di Desa Cipondoh, Kota Tangerang, mencakup nilai dan kaidah kerja staf, relasi staf dengan warga, praktik tidak resmi, gaya kepemimpinan kepala desa, serta adaptasi terhadap teknologi. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, dengan pengumpulan informasi melalui diskusi mendalam, pengamatan langsung yang partisipatif, dan studi dokumen. Responden dipilih secara sengaja, mencakup staf desa dan perwakilan warga (sebanyak 18 orang). Hasil studi mengungkap bahwa pola administrasi di Desa Cipondoh masih sangat dipengaruhi oleh tatanan berjenjang dan budaya sungkan yang membatasi kreativitas staf di level bawah. Praktik 'jalan pintas' atau pelayanan yang bergantung pada kedekatan personal teramati pada sekitar 38% interaksi pelayanan, menimbulkan ketidakadilan dalam akses. Tingkat kepuasan warga terhadap kecepatan (2,6 dari 5) dan keterbukaan (2,8 dari 5) menunjukkan angka terendah dibandingkan aspek lain. Di sisi lain, ada perkembangan dalam penggunaan teknologi, dengan 58% staf telah aktif menggunakan sistem layanan digital pada tahun 2024. Studi ini menyarankan perubahan budaya kerja yang mengutamakan pertanggungjawaban, perbaikan sistem pengawasan internal, serta peningkatan kemampuan digital sebagai fondasi pembaruan administrasi yang berkelanjutan di tingkat desa.