<![CDATA[Pendekatan value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya kinerja keuangan desa pada Kantor Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka, yang terlihat dari adanya kesenjangan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan selama periode 2021–2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Reroroja, untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Desa Reroroja, dan untuk mengetahui tingkat ekonomis pengelolaan keuangan Desa Reroroja berdasarkan pendekatan value for money. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka tahun 2021–2025. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021–2025. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka tahun anggaran 2021–2025 dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 105,66% berada pada kategori sangat efektif. Tingkat efisiensi dengan rata-rata rasio sebesar 97,88% berada pada kategori efisien, meskipun pada tahun 2021, 2022, dan 2023 realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan sehingga tergolong tidak efisien, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 kinerja membaik dengan kategori efisien. Tingkat ekonomis dengan rata-rata rasio sebesar 91,71% berada pada kategori ekonomis, yang mencerminkan bahwa realisasi belanja secara konsisten berada di bawah anggaran yang ditetapkan, walaupun terjadi penurunan drastis pada tahun 2025 akibat berbagai hambatan dalam pelaksanaan program desa]]>
