Furqan, Muh.
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KUALITAS PELAYANAN KLINIK KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN POSO Furqan, Muh.
Katalogis Vol 5, No 11 (2017)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.898 KB)

Abstract

In Public Service context, nation is a major actor and being the first to be responsible in fulfilling thepeople rights, not others. The same thing happens to the public service submission process,  the nation plays the important role dominantly. People demand to the government performance in the government event submission dan public service became stronger and undeniable along the existence of politic reformation which has been supporting people to be more critical and more aware of their rights to have a good governance. This research purpose is to know why the Service of Servant Clinic at the Regional Servant Institution (BKD) of Poso Regency did not run well based on the rules. The used method was a qualitative method through the explorative approach. The result showed that from the existence of five dimensions had been fulfilled, however, the Tangibles dimension had not been optimal in giving the service to the servants who used the service of Servant Clinic at the Regional Servant Institution (BKD) of Poso Regency.
IMPEMENTASI PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA DI PROVINSI SULAWESI BARAT Furqan, Muh.
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i2.11733

Abstract

Penyelengaraan pilkada secara langsung memang tidak berjalan dengan begitu mulus. Terkadang juga tidak bisa dihindarkan dari konflik yang ditimbulkan sebagai dampak penyelengaraan pemilihan. beberapa permasalahan dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung baik itu pelanggaran yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan bahkan pada saat selesai pemilihan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pemilihan kepala daerah. penelitian ini merupakan penelitian deskriftif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data yakni wawancara dan kuesioner.Sampel dalam Penelitian ini sebanyak 30 responden dengan tehnik Purposive Sampling. Dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa Implementasi penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah di kabupaten majene Sulawesi Barat (suatu studi putusan No 13/Pid.sus/2017/PN.Mjn). Dengan menerapkan Pasal 187 huruf a Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang akan tetapi kurang efektif karena tidak memenuhi unsur keadilan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya hukuM. Sehingga dapat di simpulkan bahwa implementasi penyelesaian pelanggaran telah di tetapkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014. Serta yang mempengaruhi pelanggaran adalah faktor dan penegak hukum.