<![CDATA[Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2024 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI Daerah) merupakan instrumen daerah dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional menuju Universal Health Coverage (UHC). Penelitian ini bertujuan menilai kualitas implementasi kebijakan melalui Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), dengan mengidentifikasi capaian, kesenjangan, dan persoalan pada ketepatan sasaran, kualitas dan pemutakhiran data, koordinasi, pelayanan kesehatan, akses informasi, serta partisipasi dan respons terhadap masukan masyarakat. Penelitian menggunakan filsafat pragmatisme dengan pendekatan mixed methods dan desain evaluasi kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, data administratif, keterangan pemangku kepentingan, dan survei partisipasi publik. Instrumen disusun dengan mengoperasionalkan indikator IKK ke dalam kebutuhan bukti dan pertanyaan pengukuran. Survei menggunakan purposive sampling dan memperoleh 17 responden dari unsur masyarakat/peserta JKN, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan unsur lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan triangulatif. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada arah positif, tetapi belum sepenuhnya optimal dan merata. Persoalan utama ditemukan pada ketepatan sasaran, pemutakhiran dan sinkronisasi data, pemerataan akses informasi, koordinasi penyelesaian masalah, mutu pelayanan dan rujukan, serta keterlacakan respons terhadap masukan publik. Hanya 3 dari 17 responden yang sebelumnya mengetahui dan memahami Pergub, sedangkan setelah memperoleh ikhtisar kebijakan, 13 responden memberikan penilaian kejelasan 4–5 dengan rata-rata 3,88 dari 5. Temuan menunjukkan bahwa kualitas kebijakan tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi dan cakupan kepesertaan, tetapi dari kemampuan sistem memastikan kebijakan diketahui, tepat sasaran, dapat digunakan, responsif terhadap persoalan, dan mampu menghasilkan perbaikan yang dapat ditelusuri. Penelitian merekomendasikan penguatan kualitas data, verifikasi dan validasi, komunikasi multikanal, koordinasi berbasis penyelesaian masalah, pemantauan pelayanan, serta mekanisme feedback loop dari masukan publik hingga tindak lanjut.]]>
