<![CDATA[This study critically investigates the spatial injustice embedded in the land dispute of Tambak Bayan Chinatown, Surabaya, utilizing David Harvey’s framework of "accumulation by dispossession" and "the right to the city". The conflict centers on the issuance of Building Rights Certificates (SHGB) to a private entity over land historically occupied by the community since the Dutch colonial era, originating from the Eigendom Verponding regime. Analyzing legal documents, court decisions, BPN interview transcripts, and historical archives, this research reveals how the post-colonial agrarian law transformation failed to protect the tenure security of the urban poor, instead facilitating capital accumulation through administrative malfeasance. The findings demonstrate that the conversion of expired colonial rights into State Land (Tanah Negara) was manipulated to transfer public assets to private capital, systematically bypassing the residents' historical de facto rights. The resistance mounted by Tambak Bayan residents is interpreted not merely as a legal defense against eviction, but as a profound political assertion of the right to the city —a collective demand for the democratization of urban space against the hegemonic alliance of state bureaucracy and market forces. The study concludes by proposing a resolution model based on substantive spatial justice that mandates the full recognition (Full Recognition) of historical occupation and human dignity over mere formal proceduralism. Keywords: Accumulation by Dispossession, Ex-Verponding Land, SHGB Dispute, Spatial Justice, The Right to the City Abstrak: Studi ini menginvestigasi secara kritis ketidakadilan spasial yang tertanam dalam sengketa tanah Kampung Pecinan Tambak Bayan, Surabaya, menggunakan kerangka kerja David Harvey “akumulasi melalui perampasan” dan “hak atas kota”. Konflik ini melibatkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada entitas swasta di atas lahan yang secara historis diduduki oleh komunitas sejak era kolonial, yang berasal dari rezim Eigendom Verponding. Dengan menganalisis dokumen hukum, putusan pengadilan, transkrip wawancara BPN, dan arsip sejarah, penelitian ini mengungkap bagaimana transformasi hukum agraria pascakolonial gagal melindungi keamanan tenurial kaum miskin kota, dan justru memfasilitasi akumulasi modal melalui maladministrasi. Temuan menunjukkan bahwa konversi hak-hak kolonial yang telah berakhir menjadi Tanah Negara dimanipulasi untuk mentransfer aset publik kepada modal swasta, secara sistematis mengabaikan hak de facto warga yang historis. Resistensi warga Tambak Bayan ditafsirkan bukan sekadar pembelaan hukum, melainkan sebagai penegasan politik atas hak atas kota, tuntutan kolektif untuk demokratisasi ruang kota melawan aliansi hegemonik birokrasi negara dan kekuatan pasar. Studi ini menyimpulkan dengan mengusulkan model penyelesaian berbasis spatial justice substantif yang mewajibkan pengakuan penuh (Full Recognition) atas pendudukan historis dan martabat manusia di atas proseduralisme formal semata. Kata Kunci: Akumulasi melalui Perampasan, Hak atas Kota, Spatial Justice, Sengketa SHGB, Tanah Eks-Verponding.]]>
