<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya pada pelaksanaan inventarisasi, yang berpengaruh terhadap ketertiban administrasi dan akurasi data aset daerah. Inventarisasi BMD merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset daerah guna mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan inventarisasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan inventarisasi BMD, serta data sekunder berupa dokumen inventarisasi, laporan aset, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan inventarisasi di BPKAD Kota Palangka Raya pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian data fisik dan administrasi aset, serta keterbatasan sarana pendukung. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas dan koordinasi antarbidang, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM dan kurangnya perhatian manajerial.]]>
