<![CDATA[Bangunan ilegal tanpa izin resmi di Kampung Ngaji, Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan menjadi masalah serius yang mengganggu tata ruang, ketertiban umum, dan kenyamanan warga, terutama salahsatunya karena abrasi atau gelombang. Keberadaan bangunan tersebut melanggar hukum administrasi pemerintahan daerah, khususnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan penggunaan ruang. Jika pemerintah daerah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara optimal, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, rusaknya tata ruang, serta konflik sosial antarwarga dan aparat. Penegakan aturan ini merupakan bagian dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberi pemerintah daerah kewenangan mengatur tata ruang dan perizinan bangunan. Kampung Ngaji menghadapi persoalan bangunan ilegal yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan tidak sesuai rencana tata ruang, yang dapat menimbulkan risiko keselamatan dan sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Fokusnya pada efektivitas peran pemerintah daerah dan Satpol PP dalam penertiban dan pengawasan bangunan ilegal, serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kebijakan daerah yang jelas, penegakan hukum tegas, dan koordinasi antarinstansi. Pelayanan perizinan juga harus ditingkatkan agar prosesnya transparan dan mudah diakses. Edukasi masyarakat sangat penting agar kesadaran hukum tumbuh dan pelanggaran dapat diminimalkan. Dengan langkah tersebut, diharapkan ketertiban dan kepastian hukum di Kampung Ngaji terjaga, mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang tata ruang.Kata Kunci: Bangunan illegal; Perizinan bangunan; Penertiban bangunan; Kampung ngaji;]]>
