<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum internasional dengan fokus pada mekanisme perlindungan di tingkat regional. Latar belakang kajian ini didasari oleh semakin kompleksnya pelanggaran HAM yang terjadi lintas negara serta perlunya respons hukum yang lebih terintegrasi antara sistem internasional dan regional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai instrumen hukum internasional dan regional yang mengatur perlindungan HAM, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius. Tantangan tersebut meliputi dominasi kepentingan politik negara, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, keterbatasan kapasitas negara berkembang, relativisme budaya, ketimpangan global, serta ancaman baru dari teknologi digital dan disinformasi. Oleh karena itu, penegakan HAM menuntut tidak hanya reformasi hukum dan kelembagaan, tetapi juga kerja sama multilateral yang kuat serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem perlindungan HAM regional sebagai pelengkap sistem internasional untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan penegakan HAM secara global. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum internasional, khususnya mekanisme perlindungan HAM di tingkat regional. Selain itu, penulisan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penegakan HAM serta mengkaji upaya penguatan sistem perlindungan HAM regional melalui kerja sama multilateral dan partisipasi masyarakat sipil guna mewujudkan penegakan HAM yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Mekanisme Regional, Penegakan HAM, Tantangan Global.]]>
