<![CDATA[Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel memerlukan sistem akuntansi yang tertib dan terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara, mencakup kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan utama: pejabat pengelola keuangan, bendahara pengeluaran, dan staf akuntansi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik, dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan BAPPEDA telah berjalan melalui lima tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan dukungan SIPD, rekap internal, SOP, verifikasi berjenjang, dan koordinasi dengan BPKAD. Penerapannya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tanpa temuan material dalam pemeriksaan. Kendala ditemukan pada aspek administratif (keterlambatan SPJ, dokumen tidak lengkap), teknis (gangguan jaringan, aplikasi SIPD lambat/error, sinkronisasi data), dan SDM (kebutuhan peningkatan kapasitas, tekanan beban kerja). Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan koordinasi antarbidang, optimalisasi SIPD, peningkatan kapasitas SDM, dan penataan pengarsipan dokumen.]]>
