Kemudahan akses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan masif pelaku usaha baru. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah industri alih daya (outsourcing). Namun, pertumbuhan ini memicu kompetisi yang sangat ketat antarperusahaan alih daya. Tingginya persaingan tersebut berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat dan penyimpangan undang-undang. Akibatnya, pekerja alih daya seringkali menjadi korban karena hak-hak dan perlindungan hukum mereka terabaikan. Penelitian ini menganalisis dua hal: Pertama, Peran Pemerintah dalam implementasi pengawasan persaingan usaha outsourcing seperti halnya peran dan fungsi KPPU. Kedua, Perlindungan hukum pekerja outsourcing. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen pengawasan pemerintah saat ini belum cukup optimal untuk mencegah persaingan tidak sehat di sektor alih daya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur pedoman persaingan usaha antarperusahaan alih daya secara ketat, serta penegakan sanksi yang tegas guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja. The ease of obtaining business licenses through the Online Single Submission (OSS) system has fostered a conducive investment climate in Indonesia, resulting in a massive surge of new business entities. One sector experiencing rapid growth is the outsourcing industry. However, this growth has triggered intense competition among outsourcing companies. Such high levels of competition create the potential for unfair business practices and violations of the law. Consequently, outsourced workers often suffer as their rights and legal protections are overlooked. This study analyzes two aspects: First, the government’s role in overseeing competition within the outsourcing sector, specifically regarding the role and functions of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Second, the legal protection of outsourced workers. This study used normative-juridical legal research method with a statute approach. The findings indicate that current government oversight mechanisms are not yet optimal for preventing unfair competition in the outsourcing sector. Therefore, specific regulations are required to strictly govern competition guidelines among outsourcing companies, alongside the enforcement of firm sanctions to ensure legal certainty and the protection of workers’ rights.