<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem pembuktian pidana, salah satunya melalui penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Keberadaan CCTV memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana, merekonstruksi peristiwa, serta mengidentifikasi pelaku secara lebih objektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, menelaah standar kualitas rekaman agar dapat digunakan secara sah, mengkaji dampak keterbatasan CCTV terhadap pembuktian pidana, serta menilai tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan dan kualitas CCTV di ruang publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaannya harus memenuhi syarat keaslian, integritas, dan relevansi. Rendahnya kualitas rekaman maupun tidak tersedianya CCTV dapat melemahkan pembuktian, memperlambat penyidikan, dan meningkatkan risiko kesalahan penegakan hukum. Oleh karena itu, negara perlu menjamin penyediaan CCTV yang memadai, berkualitas, serta dikelola sesuai prinsip perlindungan data pribadi guna mendukung sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. The development of information technology has transformed the criminal evidentiary system, particularly through the use of Closed Circuit Television (CCTV) recordings as electronic evidence. CCTV plays an important role in assisting law enforcement officers to uncover crimes, reconstruct incidents, and identify perpetrators more objectively. This study aims to analyze the legal position of CCTV recordings as evidence in Indonesian criminal procedure law, examine the quality standards required for admissibility, assess the impact of limited CCTV availability on criminal proof, and evaluate the responsibility of the state in ensuring the availability and quality of CCTV in public spaces. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that CCTV recordings are recognized as valid legal evidence under the Electronic Information and Transactions Law, provided that they meet the requirements of authenticity, integrity, and relevance. Poor-quality recordings or the absence of CCTV may weaken evidentiary value, delay investigations, and increase the risk of wrongful law enforcement outcomes. Therefore, the state must ensure the provision of adequate and high-quality CCTV systems managed in accordance with personal data protection principles in order to support an effective and fair criminal justice system.]]>
