Ovi Andaresta
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

GERAKAN POLITIK PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA DALAM PROSES PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA PEDAMARAN VI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Ovi Andaresta; Imron; Leo Andi Guna
El-Mubarak: Islamic Studies Journal Vol. 3 No. 1 (2026): El-Mubarak - Islamic Studies Journal
Publisher : CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/emisja.v3i1.868

Abstract

Partisipasi politik di tingkat pedesaan sering kali terhambat oleh asimetri informasi dan hegemoni elite lokal dalam pengelolaan anggaran publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika gerakan politik Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) dalam pendampingan masyarakat di Desa Pedamaran VI, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi: repertoar bentuk gerakan politik, faktor motivasi organisasional, serta implikasi pendampingan terhadap kesadaran dan kontrol sosial warga. Menggunakan metode kualitatif berpendekatan studi kasus intrinsik, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (pimpinan organisasi, perangkat desa, tokoh adat, serta perwakilan pemuda dan warga) yang dipilih secara purposive, serta diperkuat dengan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan politik PDI beroperasi melalui spektrum aksi ekstra-parlementer/non-elektoral, mencakup pengawasan partisipatif anggaran Dana Desa, fasilitasi advokasi, unjuk rasa damai, serta literasi politik berbasis diskursus. Motivasi organisasi berakar pada dorongan moral-ideologis mewujudkan transparansi tata kelola anggaran dan merespons keluhan warga atas indikasi penyimpangan, sekaligus memperkuat legitimasi peran sosial masyarakat sipil di aakar rumput. Pendampingan ini berhasil mentransformasi orientasi kognitif dan psikologis warga menuju keberanian bersuara di Musyawarah Desa, meskipun dampaknya terhadap transparansi struktural pemerintah desa masih terbatas.