<![CDATA[Stunting is a serious global threat affecting future human resource quality, prompting the issuance of national-level regulatory policies. This study aims to analyze the strategies and policies of the Village Head in fulfilling the rights of stunted children, while identifying supporting and inhibiting factors. Using an empirical legal qualitative approach, primary data were gathered through in-depth interviews with the Village Head, village midwife, and Village BPD, alongside observation and document study. The results show that Krasak Village Government has drafted a Village Regulation as a legal basis and operational guide for specific and sensitive nutrition interventions. However, the implementation of stunting reduction strategies faces internal constraints, including low family economic status, limited health education, and weak program monitoring systems. Conversely, budget allocation availability and inter-institutional synergy serve as key driving factors. In conclusion, the ratification of village regulations and strengthened stakeholder collaboration are urgent to optimize the fulfillment of children's rights sustainably. ABSTRAK Stunting merupakan ancaman global serius yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan, sehingga memicu lahirnya berbagai kebijakan regulasi tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi serta kebijakan Kepala Desa dalam pemenuhan hak anak stunting, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan yuridis empiris kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama Kepala Desa, bidan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dikombinasikan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Krasak telah menyusun draft Peraturan Desa (Perdes) sebagai bentuk kepastian hukum dan pedoman operasional intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi penanganan stunting masih menghadapi kendala internal berupa rendahnya kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan edukasi pola hidup sehat, serta lemahnya sistem pengawasan program. Di sisi lain, ketersediaan alokasi anggaran dan sinergi antarlembaga menjadi pendorong utama keberhasilan program. Kesimpulannya, pengesahan regulasi desa dan penguatan kolaborasi pemangku kepentingan sangat mendesak untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan. ]]>
