Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Jatiswara Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Zamzami, Abid
Universitas Islam Malang
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pencegahan Politik Uang Demi Terciptanya Pemilu 2024 Yang Berintegritas (Studi di Lingkungan Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) Zamzami, Abid; Sulistyono, Anang
JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID) Vol 7, No 1 (2024): Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS
Publisher : Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/js.v7i1.5496

Abstract

ABSTRAKPada pengabdian ini dapat memberikan solusi kepada masyarakat serta pemerintah Desa Tulusbesar untuk mengetahui sejauh mana startegi pencegahan desa anti politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang startegi pencegahan politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas di Desa Tulusbesar. Sedangkan jenis Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menemukan bahwa presepsi masyarakat desa Tulusbesar terhadap praktek politik uang pada Pemilu 2024 sangat kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk aspek ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan politik. Sedangkan model startegi pencegahan politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas di Desa Tulusbesar yakni dengan upaya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap sumber dana kampanye, melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang, Pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat desa dan pemberdayaan kelompok pemantau independen.Kata kunci: Politik Uang, Pemilu, Pencegahan.                                                          ABSTRACTThis service can provide solutions to the community and the Tulusbesar Village government to find out the extent of the village's anti-money politics prevention strategy to create a 2024 election with integrity. The type of research used in this research is empirical juridical research. In this research, researchers will examine strategies to prevent money politics to create a 2024 election with integrity in Tulusbesar Village. Meanwhile, the type of research approach used in this research is the sociological juridical approach. In this Community Service activity, it was found that the Tulusbesar village community's perception of the practice of money politics in the 2024 Election is very complex and influenced by a number of factors, including economic, cultural, social and political education aspects. Meanwhile, the strategy model for preventing money politics to create the 2024 election with integrity in Tulusbesar Village is by strengthening regulations and supervision of funding sources, carrying out effective supervision to ensure compliance with regulations, strengthening community participation in monitoring money politics, political education and active community participation. villages and empowering independent monitoring groups.Keywords: Money Politics, Elections, Prevention.
Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Zamzami, Abid; Muslim, Shohib
Widya Yuridika Vol 6, No 3 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i3.4530

Abstract

Indonesia is a rule of law country, which means that all government administration actions must be based on law. One of the elements of a rule of law according to Friedrich Julius Stahl is the existence of Administrative Justice (PTUN) as a means of control over government actions as well as a medium for society to seek justice if the government's actions suffer losses. The existence of the State Administrative Court is a form of legal protection for the public for all legal actions carried out by the government so that it is in line with the provisions stipulated in statutory regulations and prevents the public from being exposed to arbitrary actions carried out by the Government. The enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has expanded the authority of the State Administrative Court in examining administrative decisions. With this extension, it is not my decision that can be used as an object of dispute, but positive fictitious decisions can also be used as an object of dispute.
Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Zamzami, Abid
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.267

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis harmonisasi negara dan Pancasila dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, peranan Konstitusi di tengah pandemi pandemi Covid-19 adalah sebagai dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Covid-19. Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan chaos. Konstitusi sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Nilai pancasila seharusnya termuat atau terformulasikan dalam materi muatan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam ranah norma materiil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi Covid-19 tanpa harus ada penegakan hukum secara represif.
Pengembangan Desa Industri Dalam Mengembangkan Produk Unggulan Zamzami, Abid
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i1.5007

Abstract

Desa Tirtomoyo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah yang subur untuk menjadikan Tirtomoyo menjadi Desa Industri di Kabupaten Malang. Ini yang menginisiasi Penulis bersama Kepala Desa Tirtomoyo merintis adanya Desa Industri Tirtomoyo. Ada 3 landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan ini antara lain (1) Teori Kebutuhan dan Kepuasan, (2) Teori Kewirausahaan, dan (3) Teori Pendapatan. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Potensi yang dimiliki Desa Tirtomoyo adalah perkebunan dengan hasil alam antara lain, singkong, pisang dan kopi. Perekonomian masyarakat yang bergantung penuh dengan hasil alam membuat hasil per kapita masyarakat berdasarkan kepada pengepul atau pabrik yang membeli bahan baku dari perkebunan mereka. Hasil yang tidak pasti inilah yang mendorong penulis mendirikan beberapa home industri pengolahan hasil perkebunan. Perkembangan home industri dalam bidang pangan di Desa Tirtomoyo harus mengalami perkembangan. Pendapatan dari hasil home industri ini menjadi pendapatan tambahan bagi masyarakat Desa Tirtomoyo. Produk inovasi yang dikembangkan adalah nugget singkong, kripik kulit singkong, dan teh daun kopi. Ketiga produk ini menjadi produk oleh-oleh khas Desa Tirtomoyo.
Mewujudkan New Public Management Terhadap Indisipliner Mahasiswa Melalui Penerapan AbCD (Absen Cap Driji) Hayat, Hayat; Zamzami, Abid
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jipemas.v2i1.1613

Abstract

University of Islam Malang (UNISMA) as a public institution has a goal to be achieved. One of the goals that Unisma wants to achieve is to produce superior and qualified students. To achieve this goal, Unisma should apply new policies in terms of New Public Management (NPM). In NPM, Unisma should apply Absen Cap Driji / Absensi Sidik Jari (AbCD) machines as a solution to overcome student indiscipline. Need to know, so far the form of student indiscipline in Unisma has always increased every year.This form of indiscipline, among others; 1) Often come late, 2) Do not do assignments, 3) Often do not enter without reason, 4) D3C (Come, Sit, Listen, and underestimate the lecture. If the form of student indiscipline is unchecked, it is feared that students are increasingly out of control, affecting other students, even Unisma fails to achieve the goal of creating excellent and high quality students. So that AbCD machines are needed in order to implement NPM while minimizing student indiscipline. AbCD is an absent machine that uses fingerprints so as to reduce dishonesty done by students in terms of college attendance. AbCD replaces the previous presence system which is still manual and easily manipulated. This AbCD program is expected to provide benefits in the long term, those are: 1) To discipline Unisma students by applying AbCD machines, 2) To develop IT in Unisma so as not to be left behind, 3) To avoid conflicts between students and students, and students with lecturers at Unisma. The methods used in implementing AbCD machines are: 1) Pre-Program Analysis, 2) Location Survey, 3) Licensing Administration, 4) Procurement of Goods, 5) Material Preparation, 6) Recruitment of Facilitators and Participants, 7) Lecturer debriefing, 8 ) Student Counseling, 9) Utilization of AbCD, and 10) Evaluation. Which of the ten methods of implementation has been completed with the budget and implementation schedule.
Co-Authors Anang Sulistyono Hayat Muslim, Shohib