This Author published in this journals
All Journal Pariwisata
I Putu Arya Mulyawan
Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Bali, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

FRIKSI KEBERLANJUTAN COMMUNITY-BASED TOURISM DI DESA WISATA BILEBANTE I Gusti Agung Pradnyadari; Novita Restiati Ina Wea; I Putu Arya Mulyawan; Eki Melina Widanti
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 14 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v14i2.4020

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika tata kelola dan friksi keberlanjutan Community-Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Bilebante, Lombok Tengah, yang telah berstatus desa wisata mandiri namun menghadapi kerentanan struktural. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 12 informan kunci, pendukung, dan triangulasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa, dengan penekanan pada tema partisipasi, ekonomi lokal, lingkungan, budaya, dan tata kelola kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBT di Bilebante telah membangun partisipasi masyarakat, keragaman atraksi berbasis alam dan budaya, serta kerangka kelembagaan formal (POKDARWIS, BUMDes, Perdes). Namun, keberlanjutan dibayangi friksi berupa lemahnya regenerasi aktor, ketergantungan pada wisata berbasis reservasi kelompok, ketiadaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terbatasnya diversifikasi produk budaya, dan rendahnya kapasitas bahasa asing pemandu. Kondisi ini mengindikasikan community-driven development without strong governance support yang menghasilkan keberlanjutan semu (pseudo-sustainability). Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan CBT tidak cukup diukur dari tingkat partisipasi, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, kapasitas institusi lokal, dan dukungan struktural lintas pemangku kepentingan