Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Reynold Simandjuntak
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Steylif Jennifer Mogontha; Marven Ajels Kasenda; Reynold Simandjuntak
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan ketatanegaraan akibat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terhadap ketentuan yang memperluas wewenang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Fokus kajian ini menyoroti bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan prinsip checks and balances serta prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Masalah yang dikaji meliputi kesesuaian pengaturan tersebut dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan potensi terjadinya penyimpangan fungsi institusi militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, kedudukan TNI diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 sebagai alat negara yang berfungsi mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yang menempatkan militer berada di bawah kendali pemerintah sipil. Meskipun revisi UU TNI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan, namun perluasan kesempatan bagi personel militer aktif untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil berpotensi menimbulkan disharmoni dengan prinsip dasar negara hukum. Pengaturan ini dikhawatirkan dapat melemahkan prinsip supremasi sipil (civilian supremacy), mengganggu mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas dan pengawasan yang ketat agar peran militer tetap berada pada koridor tugas pertahanan dan keamanan, sehingga tidak menggeser prinsip demokrasi dan netralitas birokrasi sipil yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia.
KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN PTUN YANG TIDAK DILAKSANAKAN Timotius Kumesan; Reynold Simandjuntak; Henry Noch Lumenta
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i3.132

Abstract

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, khususnya pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, terutama oleh pejabat pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama tidak dilaksanakannya putusan PTUN serta implikasi hukumnya terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan, kurangnya sanksi terhadap pejabat yang ingkar, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur negara menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan putusan PTUN. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi mengenai eksekusi putusan PTUN, pemberian sanksi administratif atau pidana terhadap pejabat yang tidak patuh, serta peran aktif lembaga pengawas untuk menjamin kepastian hukum dan supremasi hukum di Indonesia.
TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Valentino Julian Moga; Arthur N. Tuwaidan; Reynold Simandjuntak
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.651

Abstract

Studi ini menyelidiki peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab platform e-commerce dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek dagang dalam transaksi elektronik. Dengan pertumbuhan e-commerce yang cepat di Indonesia, ada tantangan hukum yang kompleks terkait dengan pelanggaran merek dagang. Penelitian ini meninjau UU Merek, UU ITE, UU Perdagangan, dan peraturan pelaksanaannya menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak konsisten dan tersebar luas, yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai batasan tanggung jawab platform sebagai intermediary. Dua pendekatan yang berbeda ditunjukkan dalam praktik peradilan: pendekatan tanggung jawab aktif, yang mewajibkan platform untuk melakukan pengawasan, dan pendekatan safe harbor, yang melepaskan platform sebagai perantara pasif. Di antara kendala penegakan hukum adalah substansi hukum yang tidak jelas, kapasitas penegak hukum yang terbatas, banyaknya transaksi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Menurut penelitian, peraturan pemerintah khusus harus dibuat untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan berkelanjutan. Peraturan ini harus menetapkan standar kehati-hatian yang wajar, prosedur peringatan dan penghapusan yang efisien, penguatan kemampuan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran, dan meningkatkan kerja sama antara penegak hukum, pemilik merek, dan platform.
Co-Authors Arthur N. Tuwaidan Henry Noch Lumenta Marven Ajels Kasenda Steylif Jennifer Mogontha Timotius Kumesan Valentino Julian Moga