Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS KERUSAKAN EKOSISTEM PESISIR DI POMALAA Irabiah Junus; Rafi Ahmad; Marshelly Sumampouw; Nadratul Hazana; Mutiara
Batanghari Academia Journal Vol. 1 No. 1 (2026): BAJ Januari-April 2026
Publisher : CV. Batanghari Academia Indonesia Kolaka (BAIK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze environmental law enforcement and corporate responsibility regarding the ecological crisis triggered by nickel mining activities in the coastal area of Pomalaa, Kolaka Regency. The research method used is empirical legal research (socio-legal) with a qualitative descriptive approach, combining library research from various journal literatures and regulations, as well as a remote interview with a key informant in Dawi-Dawi village. The results show three main findings. First, the manifestation of ecological damage has had multidimensional impacts, including mud flood disasters, damaged road infrastructure, coastal sedimentation that paralyses the economy of the Bajo fishermen, and public health threats in the form of skin diseases in children. Second, this crisis is rooted in maladministration and weak licensing supervision by the local government, evidenced by mining activities without a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) and the practice of dumping nickel slag waste into the sea without an AMDAL document or valid permits. Third, the Corporate Social Responsibility (CSR) instrument has proven to fail in mitigating the damage and has been reduced to mere charitable activities, thereby ignoring the essence of ecosystem restoration. In conclusion, the environmental crisis in Pomalaa is a direct result of the disregard for environmental law instruments. Therefore, it is urgent to enforce strict criminal and administrative laws to demand absolute environmental restoration from mining corporations.

EFEKTIVITAS SUMBER DAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (DPPA) KABUPATEN KOLAKA DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Irabiah Junus; Rafi Ahmad; Nadratul Hazana; Marshelly Sumampouw; Mutiara
Batanghari Academia Journal Vol. 1 No. 2 (2026): BAJ Mei-Agustus 2026
Publisher : CV. Batanghari Academia Indonesia Kolaka (BAIK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sexual violence against children is a serious human rights violation and has a long-term impact on the growth and development of victims. The Kolaka Regency Women and Children Empowerment Office (DPPA) as the spearhead of child protection at the regional level is required to have adequate resource capacity to provide a fast, precise, and comprehensive response. This article aims to examine the effectiveness of human resources, infrastructure, budgets, and institutional systems owned by the Kolaka Regency DPPA in dealing with child victims of sexual violence. The study uses a descriptive-analytical approach by referring to the national regulatory framework, minimum service standards for child protection, and child protection governance practices in the regions. The results of the study show that the effectiveness of handling in Kolaka Regency is still faced with administrative and financial obstacles, especially the unavailability of cross-sector operational MoU and the constraints of budget allocation for socialization activities. Handling child victims of sexual violence requires a holistic integration of resources, including the availability of psychosocial experts, gender-sensitive law enforcement, a structured referral system, and sustainable budget support. Strengthening Kolaka Regency DPPA resources needs to be prioritized through institutionalized cross-sector collaboration, improving human resource competence, and empowering local communities as a child protection buffer system.

Child Sexual Violence from the Perspective of Tolaki Customary Law in Kolaka Regency Irabiah Junus; Patma Sari; Muhamad Aksan Akbar; Rosnida; Suswanto; Yeni Haerani; Muhammad As Ari AM
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/2yt5mf42

Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum adat Tolaki di Kabupaten Kolaka, mengingat literatur hukum adat Tolaki yang tersedia selama ini lebih banyak membahas delik adat kesusilaan dalam konteks perzinahan (umoapi) antarorang dewasa, sementara pengaturan yang secara eksplisit menyasar kekerasan seksual terhadap anak belum banyak dikaji secara tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum adat Tolaki tercakup dalam kategori delik adat kesusilaan secara umum dan dapat dikenakan sanksi peohala berupa denda adat, namun penyelesaian adat tersebut tidak dapat menggantikan proses hukum pidana nasional karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik publik (delicta publica) yang penuntutannya menjadi domain negara. Mekanisme adat dapat berfungsi secara komplementer sebagai sarana pemulihan psikososial korban melalui pendekatan restorative justice, sepanjang berjalan berdampingan dengan proses hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan payung hukum daerah serta protokol kerja sama antara lembaga adat, dinas terkait, kepolisian, dan kejaksaan agar penyelesaian adat tidak disalahgunakan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.

Sexual Violence as a War Crime: The Binding Force of International Treaties and Their Enforcement Irabiah Junus; Muhammad Irfan; Aurel Gloria Kono; Irmayanti; Mochamad Nugroho Romadoni; Alif Haikal
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/s1t3fh45

Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dapat memenuhi unsur kejahatan perang apabila terdapat nexus yang memadai dengan konflik bersenjata dan unsur khusus tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum humaniter internasional. Dalam kategori hukum yang berbeda, kekerasan seksual juga dapat memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan apabila merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan dilakukan dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut. Penelitian hukum normatif ini menganalisis kekuatan mengikat perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan mekanisme penegakan yang relevan dengan menelaah Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, Statuta Roma, serta praktik peradilan pidana internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi tindak pidana harus dipisahkan secara tegas dari dasar yurisdiksi. Ratifikasi perjanjian bukan satu-satunya sumber kewajiban internasional, tetapi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional juga tidak timbul otomatis terhadap negara non-pihak. Penegakan yang efektif memerlukan kombinasi legislasi domestik, dasar yurisdiksi yang sah, kerja sama internasional, pembuktian unsur kontekstual, dan perlindungan korban.

Criminal Liability for Demonstration Documentation under the ITE Law: Distinguishing Recording, Dissemination, and Criminal Assistance in Decision No. 1027/Pid.Sus/2025/PN Bdg Muh Jasal; Jusafri; Irabiah Junus
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/w1kysc89

Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pendokumentasi demonstrasi dengan membedakan secara tegas tiga dasar yang berbeda, yaitu perekaman peristiwa, penyebaran dokumentasi, dan pembantuan terhadap tindak pidana pokok. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1027/Pid.Sus/2025/PN Bdg digunakan sebagai studi kasus normatif. Penelitian menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta ketentuan pembantuan dalam KUHP yang berlaku pada tempus delicti Agustus 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status bukan-jurnalis tidak dengan sendirinya menjadikan perekaman atau penyebaran dilakukan “tanpa hak”. Pembantuan juga mensyaratkan kontribusi fungsional dan kesengajaan untuk mempermudah delik pokok, sehingga perekaman setelah perbuatan selesai tidak otomatis merupakan pembantuan terhadap perbuatan tersebut. Setelah Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) harus dibaca sebagai larangan penyebaran kebencian berbasis identitas yang dilakukan sengaja dan di depan umum serta menimbulkan risiko nyata diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Karena itu, komunikasi dalam grup WhatsApp tertutup harus dibedakan dari publikasi media sosial yang terbuka, dan permusuhan terhadap institusi kepolisian tidak dapat begitu saja disamakan dengan kebencian berbasis identitas yang dilindungi norma. Putusan tingkat pertama tersebut penting sebagai ilustrasi penalaran yudisial, tetapi bukan preseden yang mengikat.

Individualized Sentencing in Severed Group-Assault Cases: A Comparison of Kolaka District Court Decisions Nos. 44 and 61 of 2023 Reski Febriyanti; Irabiah Junus; Siti Hudzaifah Miftahul Jannah
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/grqyyj97

Artikel ini menelaah hubungan antara pemisahan berkas perkara pidana (splitsing), pembuktian kekerasan bersama, dan pemidanaan individual dalam dua putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang berasal dari satu peristiwa pengeroyokan: Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kka dan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kka. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan perbandingan terstruktur atas perbuatan yang didakwakan, dasar pembuktian, keterlibatan masing-masing terdakwa, tuntutan jaksa, keadaan yang meringankan, serta pidana yang dijatuhkan. Tiga terdakwa dalam Putusan Nomor 44 dijatuhi pidana penjara sepuluh bulan, sedangkan empat terdakwa dalam Putusan Nomor 61 dijatuhi pidana enam bulan. Perbedaan hasil tersebut berjalan bersama tuntutan jaksa masing-masing lima belas dan sepuluh bulan. Adanya disparitas tidak dengan sendirinya membuktikan ketidakadilan karena peran terdakwa dan keadaan proseduralnya juga berbeda. Akan tetapi, uraian dalam ringkasan putusan yang dianalisis akan lebih kuat apabila secara tegas menghubungkan perbuatan serta keadaan pribadi setiap terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan. Splitsing merupakan perangkat prosedural, bukan alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang tidak setara. Artikel ini menawarkan matriks perbandingan yang tidak mengikat dan dapat ditinjau kembali untuk menjaga kemandirian pembuktian sekaligus mendorong analisis proporsionalitas yang transparan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dibahas hanya sebagai tolok ukur normatif ke depan dan tidak diterapkan secara surut pada putusan tahun 2023.

Community Service Sentencing as an Alternative to Short-Term Imprisonment Under Indonesia’s National Criminal Code Firga; Irabiah Junus; Siti Hudzaifah Miftahul Jannah
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/t3a9ph29

Pidana kerja sosial merupakan pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional Indonesia dan, sesuai persyaratan Pasal 85, menjadi alternatif bagi pidana penjara singkat atau denda tertentu. Artikel ini mengkaji kriteria hukum penjatuhan pidana kerja sosial dan persyaratan kelembagaan bagi pelaksanaannya. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini membedakan kerangka hukum yang berlaku dari usulan yang masih memerlukan kesepakatan antarlembaga atau standar teknis. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026, analisis menempatkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari kerangka pemidanaan yang berlaku, bukan kebijakan yang belum pasti diterapkan. Kelayakan mensyaratkan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun dan putusan hakim yang tanpa alternatif tersebut akan menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II. Persetujuan terdakwa setelah memperoleh penjelasan, kemampuan bekerja, keselamatan, keadaan sosial, dan pertimbangan lain menurut undang-undang membentuk ruang diskresi hakim. Pidana tersebut berlangsung antara delapan dan 240 jam, tidak boleh dikomersialkan, serta diawasi jaksa dan dibimbing petugas pembimbing kemasyarakatan. Artikel ini mengusulkan model pelaksanaan dan evaluasi yang terkoordinasi sambil mengakui bahwa kesiapan lembaga, perubahan populasi penjara, dan tingkat pengulangan tindak pidana belum diukur secara empiris.

Health Law, Ethics, and Consent: Indonesian Perspectives Rosnida; Muhamad Aksan Akbar; Irabiah Junus; Yeni Haerani; Aisyah Ayu Musyafah
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 2 (2026): IN PRESS
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.2.33346

Informed consent is an important mechanism for protecting patient autonomy and rights in healthcare services. However, its implementation in Indonesia remains problematic because informed consent may be influenced by clinical paternalism and systemic pressures, causing it to be treated as an administrative requirement rather than a meaningful ethical process. This study examines the polemic of informed consent by analyzing the tension between patient autonomy, clinical paternalism, and administrative practices in the Indonesian health system. This study employs a qualitative medico-legal approach using legislation, professional ethical standards, international ethical instruments, scholarly literature, and relevant legal precedents as secondary data, analyzed conceptually and comparatively. The findings show that the main problem is not the absence of legal requirements for informed consent, but the gap between its formal regulation and implementation in clinical practice. Limited consultation time, high workloads, resource constraints, and unequal doctor–patient relationships may weaken meaningful patient participation in decision-making. This study contributes to strengthening the understanding of informed consent as a substantive ethical-legal process based on patient autonomy and shared decision-making, rather than merely an administrative formality. Informed consent merupakan mekanisme penting dalam melindungi otonomi dan hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan karena informed consent dapat dipengaruhi oleh paternalisme klinis dan tekanan sistemik, sehingga lebih sering diperlakukan sebagai persyaratan administratif daripada sebagai proses etis yang bermakna. Penelitian ini mengkaji polemik informed consent dengan menganalisis ketegangan antara otonomi pasien, paternalisme klinis, dan praktik administratif dalam sistem kesehatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan medico-legal kualitatif dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, standar etika profesi, instrumen etika internasional, literatur ilmiah, dan preseden hukum yang relevan sebagai data sekunder, yang dianalisis secara konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan persyaratan hukum mengenai informed consent, melainkan pada kesenjangan antara pengaturan formal dan penerapannya dalam praktik klinis. Keterbatasan waktu konsultasi, beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, serta ketidakseimbangan hubungan antara dokter dan pasien dapat melemahkan partisipasi pasien secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa informed consent merupakan proses etis-hukum yang substantif, yang berlandaskan pada otonomi pasien dan pengambilan keputusan bersama, bukan sekadar formalitas administratif.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search