<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan dimensi pemberdayaan masyarakat melalui: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai masih kurang berjalan dengan baik atau kurang berhasil. Indikasi tersebut terlihat pada: Pemungkinan, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa, belum meratanya kesempatan, fasilitas dan akses transportasi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Penguatan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan tenaga pendamping dan pelatih, serta kurang memadainya sarana pelatihan yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Perlindungan, menghindari persaingan masyarakat yang mengikuti musyawarah kampung karena kesibukan kerja dan keterbatasan informasi pelaksanaan musyawarah. Penyokongan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan sarana, pendampingan, dan anggaran Dana Desa serta tingginya biaya transportasi yang menghambat pelaksanaan kegiatan secara optimal. Pemeliharaan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan Dana Desa, sikap masyarakat yang masih pasif serta sulitnya akses wilayah yang menghambat pembinaan secara merata. Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai didukung oleh partisipasi masyarakat dan komitmen aparat kampung. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh kebijakan Bupati dalam pengangkatan kepala kampung tanpa memenuhi syarat serta pengalihan Dana Desa untuk kegiatan di luar RPJM Desa dan RKP Desa. Upaya mengatasi hambatan pengelolaan Dana Desa di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dilakukan melalui perbaikan mekanisme pengangkatan kepala kampung sesuai peraturan perundang-undangan serta penguatan komitmen pemerintah kampung dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan kampung.]]>
