Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN BUNG KARNO KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 - 2025 Andhika Rendra Nugraha; Muradi Muradi; Dede Sri Kartini
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1269

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Jalan Bung Karno Kabupaten Banyumas menimbulkan persoalan terkait ketertiban, pemanfaatan ruang publik, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat. Perbedaan perspektif antara pemerintah dan pedagang menjadikan komunikasi pemerintahan sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Bung Karno Tahun 2024–2025 menggunakan teori manajemen proses Cutlip, Center, dan Broom. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan informan yang berasal dari DPRD Kabupaten Banyumas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP), Kecamatan Purwokerto Timur, serta paguyuban PKL. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan empat tahapan strategi komunikasi, yaitu mendefinisikan problem, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program. Meskipun demikian, strategi komunikasi belum berjalan secara optimal karena identifikasi masalah belum sepenuhnya berbasis kajian komprehensif, perencanaan komunikasi belum partisipatif, implementasi komunikasi masih cenderung top-down, dan evaluasi belum mengukur efektivitas komunikasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan identifikasi masalah, penyusunan perencanaan komunikasi yang lebih partisipatif, konsistensi penyampaian pesan, serta evaluasi berbasis indikator sebagai dasar penyempurnaan strategi komunikasi pemerintahan.