Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Andi Marwah Hermansyah
Universitas Sulawesi Barat
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
POLITIK KELEMBAGAAN DALAM TATA KELOLA PEMILU: STANDARDISASI, KOORDINASI, DAN ADAPTASI REGIONAL DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2024 DI SULAWESI SELATAN Rahmatia Rahmatia; Gustiana Kambo; Andi Marwah Hermansyah; Muh Fichriyadi Hastira
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1446

Abstract

Logistik pemilu umumnya dipahami sebagai persoalan administratif dan manajerial. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan dimensi politik kelembagaan yang menentukan bagaimana standar nasional diterapkan dalam konteks wilayah yang berbeda. Artikel ini menganalisis politik kelembagaan dalam tata kelola logistik Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan dengan menempatkan perhatian pada hubungan antara standardisasi nasional, distribusi kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan adaptasi regional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen. Data bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2023 beserta perubahan melalui PKPU Nomor 16 dan Nomor 24 Tahun 2023, publikasi resmi KPU RI, serta dokumen dan rilis resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pengawasan logistik Pemilu 2024. Analisis menggunakan konsep electoral governance, terutama dimensi rule application, dan perspektif new institutionalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi nasional berfungsi menciptakan kepastian prosedural dan membatasi diskresi, tetapi penerapannya berlangsung dalam sistem kelembagaan bertingkat dan kondisi regional yang tidak seragam. Di Sulawesi Selatan, kebutuhan keterbukaan informasi KPU–Bawaslu, pemetaan titik rawan berdasarkan kondisi geografis, tantangan cuaca ekstrem, serta pengawasan pergeseran sebagian surat suara dari luar provinsi memperlihatkan bahwa persoalan logistik merupakan persoalan institutional fit, bukan semata-mata kapasitas operasional. Artikel ini berkontribusi dengan menempatkan logistik pemilu sebagai arena politik kelembagaan dalam electoral governance dan menawarkan kerangka standardisasi nasional dengan adaptasi regional untuk membaca tata kelola pemilu bertingkat di Indonesia.
Co-Authors Gustiana Kambo MUH. FICHRIYADI HASTIRA Rahmatia Rahmatia