Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Widya Melati Sukma
Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Sains Kepolisian, Universitas Rokania
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KEBUN SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP BARU INDONESIA) Pemi Marto; Widya Melati Sukma; Afriza Afriza; Muhammad Fadli; Aufa Yumni
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1453

Abstract

Tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli kebun sawit memiliki kompleksitas karena berkaitan dengan kerugian ekonomi, status tanah, keabsahan dokumen, dan hubungan hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tindak pidana penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, implementasi penegakan hukum, serta kendala pembuktian dalam transaksi jual beli kebun sawit. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang relevan dalam penanganan penipuan jual beli kebun sawit, tetapi penerapannya memerlukan pembuktian terhadap tipu muslihat atau rangkaian kebohongan serta hubungan kausal dengan penyerahan harta oleh korban. Kendala penegakan hukum meliputi kompleksitas pembuktian, persoalan administrasi pertanahan, irisan dengan sengketa keperdataan, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembuktian, koordinasi penegak hukum, verifikasi pertanahan, dan literasi hukum masyarakat.
Co-Authors Afriza Afriza Aufa Yumni Muhammad Fadli Pemi Marto