<![CDATA[This study aims to analyze the forms of legal protection available to children who are victims of digital exploitation committed by their parents and to examine the legal consequences that may be imposed on parents under Indonesian law. The rapid growth of digital platforms has increased children’s vulnerability to exploitation, particularly when parents act as perpetrators under economic or social justifications. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and comparative approaches to assess the adequacy of existing child protection regulations in addressing digital exploitation. The findings indicate that although child exploitation is generally prohibited under Indonesian law, the absence of specific regulations governing digital exploitation and the weak implementation of preventive mechanisms have limited the effectiveness of child protection. Consequently, repressive legal protection becomes essential once exploitation has occurred. In this context, the revocation of parental custody is positioned as a necessary and legitimate legal instrument, not merely as a sanction against parents, but as a protective mechanism to ensure the fulfillment of children’s rights. The novelty of this study lies in emphasizing the termination of custody as a form of repressive legal protection grounded in the principle of the best interest of the child, particularly in cases where parents fail to fulfill their legal obligations. This study concludes that strengthening the application of custody revocation is crucial to enhancing child protection and ensuring a safer digital environment for children in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi digital oleh orang tua serta mengkaji akibat hukum yang dapat dikenakan kepada orang tua sebagai pelaku berdasarkan hukum Indonesia. Perkembangan pesat platform digital telah meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi, terutama ketika orang tua bertindak sebagai pelaku dengan alasan ekonomi atau sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan untuk menilai kecukupan regulasi perlindungan anak dalam menghadapi eksploitasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan eksploitasi anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketiadaan pengaturan khusus mengenai eksploitasi digital serta lemahnya pelaksanaan perlindungan preventif menyebabkan perlindungan anak belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum represif menjadi kebutuhan mendesak ketika eksploitasi telah terjadi. Dalam konteks ini, pencabutan kuasa asuh diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang penting, tidak semata sebagai konsekuensi hukum bagi orang tua, melainkan sebagai mekanisme untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan pencabutan kuasa asuh sebagai bentuk perlindungan represif yang berlandaskan prinsip the best interest of the child dalam kasus eksploitasi digital oleh orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerapan pencabutan kuasa asuh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di ruang digital.]]>
