<![CDATA[The purpose of this research is to examine the implementation of cyber notary in public services in relation to the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo as reviewed in Notary Law and ITE Law also the validity and evidentiary power of authentic deeds in cyber notary. The urgency of this research is that the development of digital technology is driving the transformation of notarial practices toward cyber notary. However, in Indonesia, it still raises normative conflicts regarding the physical presence of the parties as regulated in the Notary Law with the limited recognition of electronic documents based on the ITE Law. This affects the legitimacy of the implementation of cyber notary practices in Indonesia. Meanwhile, notaries must be adaptive to technological advancements and the demand for legal services that are integrated with digital developments. The research method is normative juridical with a comparative method thru the comparison of cyber notary in Virginia, United States, and analyzed using the Pathetic Dot Theory to examine the interaction the four modalities. According to the research findings, the implementation of cyber notary in Indonesia hasn't yet been able to create perfectly authentic deeds since Notary Law requiring physical presence. Cyber notary in Virginia can be implemented in a proportional manner by adhering to the framework of the Notary Law and ITE Law, and other regulations, in order to address the digital transformation in the field of Indonesian notary services and provide dynamic legal services. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai penerapan cyber notary dalam jasa pelayanan publik dikaitkan dengan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo ditinjau dari UUJN dan UU ITE dan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik dalam konsep cyber notary. Urgensi penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital mendorong transformasi praktik kenotariatan menuju cyber notary. Namun dalam praktiknya di Indonesia masih menimbulkan konflik normatif mengenai kehadiran fisik para pihak sebagaimana diatur dalam UUJN dengan pengakuan dokumen elektronik terbatas berdasarkan UU ITE. Hal tersebut mempengaruhi legitimasi praktik penerapan cyber notary di Indonesia. Sementara itu notaris harus bersifat adaptif dengan kemajuan teknologi dan permintaan pelayanan hukum yang terintegrasi dengan perkembangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode komparatif melalui perbandingan pengaturan cyber notary di Virginia, Amerika Serikat serta dianalisis menggunakan Pathetic Dot Theory untuk menguji interaksi antara hukum, teknologi, dan praktik sosial dalam ruang digital. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu menawarkan konstruksi reinterpretasi konseptual terhadap makna kehadiran hukum notaris dalam ruang digital sebagai dasar pengembangan model pengaturan cyber notary yang tetap mempertahankan krakteristik sistem civil law Indonesia. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik cyber notary dalam kerangka hukum Indonesia belum dapat menghasilkan akta autentik secara sempurna akibat adanya disharmoni formil mengenai kehadiran para pihak. Penerapan cyber notary di Virginia dapat diadopsi secara proporsional dengan menyesuaikan dengan kerangka UUJN dan UU ITE serta regulasi lainnya agar dapat merespon transformasi digital di bidang kenotariatan Indonesia dalam memberikan pelayanan hukum yang dinamis.]]>
