<![CDATA[This study aims to analyze the legal position of mortgage right holders in debtor bankruptcy proceedings and evaluate the fulfillment of their rights in executing collateral. The issue arises from the disharmony between secured transactions law, which grants direct execution rights to creditors, and bankruptcy law, which places all debtor assets under the control of the curator, leading to legal uncertainty. This research employs normative legal methods with statutory and conceptual approaches, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that mortgage right holders are recognized as secured or separatist creditors with preferential rights; however, the execution process encounters obstacles such as temporary suspension, curator authority, and administrative complexity. The novelty of this study lies in the formulation of a normative harmonization concept between bankruptcy law and secured transactions law, operationalized through a synchronization model of authority between curators and secured creditors in a coordinative framework. The contribution of this research provides a conceptual basis and practical recommendations, including revising provisions on execution delay and time limits, as well as establishing integrated technical guidelines to enhance legal certainty and the effectiveness of creditors’ rights fulfillment. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan dalam proses kepailitan debitur serta mengevaluasi pemenuhan haknya dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya disharmonisasi antara hukum jaminan kebendaan yang memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur dan hukum kepailitan yang menempatkan seluruh harta debitur sebagai boedel pailit di bawah penguasaan kurator, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan tetap berkedudukan sebagai kreditur separatis dengan hak preferen, namun pelaksanaan eksekusi menghadapi hambatan berupa penundaan eksekusi, kewenangan kurator, serta kompleksitas prosedur administratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konsep harmonisasi normatif antara hukum kepailitan dan hukum jaminan kebendaan yang dioperasionalkan melalui model sinkronisasi kewenangan antara kurator dan kreditur separatis secara koordinatif. Kontribusi penelitian ini memberikan dasar konseptual dan rekomendasi operasional berupa perlunya revisi ketentuan terkait penundaan dan batas waktu eksekusi serta penyusunan pedoman teknis eksekusi yang terintegrasi guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemenuhan hak kreditur.]]>
