Sri Isnani Setiyaningsih
Universitas Islam Negeri Walisongo

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Di Balik Jabatan Kasus Korupsi Pejabat: Analisa Hukum Islam Aisyah Nur Afifah; Chintiya Bella Adhitiya; Sri Isnani Setiyaningsih
Islamic Studies and Law Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/15rtr226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Bupati Pati sebagai bentuk refleksi atas permasalahan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Kajian ini fokus pada identifikasi bentuk, pola, serta dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, birokrasi, politik, ekonomi, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hambatan serta upaya pemberantasan korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif serta studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, laporan lembaga terkait, serta berbagai sumber pemberitaan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik yang dimaksudkan pada kewenangan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah bersifat sistematis dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, serta memahami kewenangan dalam perizinan. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mengganggu stabilitas politik dan birokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta budaya yang masih toleran terhadap korupsi menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemberantasannya.
Pengaruh Covid-19 terhadap Kenaikan Korupsi Bansos di Indonesia Nadiyatul Haq; Dwi Syafitri; Novia Fathin; Sri Isnani Setiyaningsih
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1058

Abstract

Korupsi bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi COVID-19 menjadi persoalan serius karena terjadi di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Penyalahgunaan dana bansos oleh sejumlah pejabat dan oknum tertentu menunjukkan lemahnya integritas, pengawasan, serta transparansi dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi bansos selama pandemi COVID-19 serta mengkaji upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori korupsi dan teori good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi darurat pandemi menyebabkan percepatan proses distribusi bantuan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya keterbukaan data sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi data, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik korupsi bansos di masa krisis.
Korupsi BTS 4G: Terputusnya Harapan Konektivitas Digital di Daerah 3T Niken Tri Alawiyah; Emi Purnamasari; Razza Aldiansyah; Sri Isnani Setiyaningsih
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1107

Abstract

Korupsi dalam konteks pembangunan infrastruktur bukan sekadar penyalahgunaan dana, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang mengakibatkan kesenjangan digital di wilayah 3T. Kasus korupsi pada proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G menjadi persoalan yang berdampak besar terhadap upaya pemerataan akses internet di Indonesia, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Program yang awalnya ditujukan untuk membuka akses komunikasi digital justru tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya penyalahgunaan anggaran. Akibatnya, sejumlah infrastruktur tidak selesai dibangun atau tidak dapat digunakan secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik korupsi tersebut memengaruhi perkembangan jaringan BTS 4G serta dampaknya bagi masyarakat di daerah 3T. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak hanya sebatas kerugian negara, tetapi juga memperlambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kegiatan ekonomi digital, dan layanan publik berbasis teknologi. Kondisi ini memperlebar kesenjangan digital antara wilayah maju dan daerah terpencil, sehingga masyarakat di daerah 3T semakin tertinggal dalam berbagai aspek.