This Author published in this journals
All Journal RUMI
Antis Kantesa
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Desa (Studi Kasus Desa Lubuk Pauh Kabupaten Kerinci Antis Kantesa) Antis Kantesa
RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2026): RUMI (Rumah Ilmiah Jurnal Multidisiplin) (Februari)
Publisher : RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui mekanisme bantuan sosial bersyarat. Program ini dirancang untuk mendorong keluarga penerima manfaat agar lebih aktif memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Pauh, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, pendamping PKH, perangkat desa, keluarga penerima manfaat (KPM), serta masyarakat yang tidak menerima bantuan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam indikator utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Lubuk Pauh telah berjalan dan memberikan dampak positif dalam membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat keterbatasan pemutakhiran data, keterbatasan jumlah pendamping PKH, koordinasi antar lembaga yang belum efektif, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap kewajiban program. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemutakhiran data sosial secara berkala, penguatan kapasitas pendamping PKH, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi program secara berkelanjutan