<![CDATA[Permasalahan sampah di Kabupaten Kerinci semakin kompleks seiring meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada content of policy dan context of implementation. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan unsur DLH, DPRD, bidang pengelolaan persampahan dan limbah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan dengan dukungan regulasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Pada dimensi isi kebijakan, kepentingan aktor, manfaat, tujuan perubahan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana, dan sumber daya telah teridentifikasi. Pada dimensi konteks implementasi, terdapat dukungan kelembagaan dan kolaborasi, tetapi masih ditemukan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, pemerataan layanan, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan belum konsistennya penegakan aturan. Pemerintah daerah merespons melalui pengangkutan sampah, kegiatan kebersihan, edukasi, sosialisasi, pengawasan, serta kerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, sekolah, komunitas, dan sektor swasta. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi pelaksanaan di lapangan sehingga penguatan kapasitas pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pengelolaan sampah.]]>
